SEJARAH KURIKULUM PENDIDIKAN DI JEPANG Dosen : Dr. Dirgantara Wicaksono, M.Pd

Blog ini di buat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengambangan dan Inovasi Kurikulum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Jepang merupakan negara yang maju diberbagai bidang kehidupan seperti : politik, ekonomi, budaya, teknologi, dll. Kemajuan yang dimiliki Jepang tentu saja memengaruhi sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut. Sejarah membuktikan bahwa, pendidikan di negara maju seperti Amerika Serikat, Yunani, Jerman, serta negera maju lainnya membangun kemajuan bangsa dengan memprioritaskan pendidikan yang ada di negaranya dimana negara berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghargai terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagi negara Jepang, pendidikan merupakan alat yang berperan sangat penting guna meningkatkan Sumber Daya Manusia. Dimana kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan karena mampu menentukan kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu negara itu sendiri.

Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan watak setiap individu di tengah peradaban bangsa. Jepang dianggap unggul dalam mamajukan pendidikan yang ada di negaranya, dimana Jepang terpilih sebagai negara dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik se Asia dan tercatat sejak tahun 1970 negara Matahari Terbit ini mampu mengemban setiap tujuan pendidikan yang telah dicangankan hanya dalam kurun waktu 25 tahun.

1.2  Tujuan Penulisan

1.    Sebagai bahan perbandingan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia di negara kita.

2.    Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan formal, tujuan pendidikan, serta kurikulum yang diterapkan di negara Jepang.

3.    Untuk memberikan masukan positif kepada dosen,mahasiswa, tenaga pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kurikulum dan Kebijakan Pada Sistem Pendidikan Jepang

Pembuatan kurikulum pendidikan Jepang diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat perfectur dan munipal.  Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya.  Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Beberapa hal berikut harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulumnya:

1.    Mengacu kepada standar kurikulum nasional

2.    Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa

3.  Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar

4.  Memperhatikan step perkembangan siswa

5. Memperhatikan karakteristik course pendidikan/jurusan pada Level         SMA

Secara garis besar penyusunan kurikulum sekolah adalah sebagai berikut :

1.    Menetapkan tujuan sekolah

2.    Mempelajari standar kurikulum, dan korelasinya dengan tujuan sekolah

3.  menyusun course wajib dan pilihan untuk SMP dan SMA

4.  Mengalokasikan hari efektif sekolah dan jam belajar.

Sementara aturan pendidikan yang ada di negara Jepang terbagi atas dua periode yaitu periode sebelum Perang Dunia II dan periode setelah Perang Dunia II dimana kedua periode tersebut memiliki butir-butir perbedaan mengenai kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan Jepang.

Sebelum Perang Dunia ke II diberlakukan kebijakan pendidikan yang terangkum dalam salinan Naskah Kekaisaran mengenai pendidikan atau yang disebut dengan Imperial Rescript on Education. Dimana pada zaman dahulu para kaisar telah dididik berbasis nilai yang luas dan kekal, serta menanam nilai-nilai positif secara mendalam dan kokoh dalam pribadi setiap kaisar. Materi yang diajarkan pada zaman dahulu lebih cendrung mengarah pada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi kegenerasi dengan tetap menerapkan estetika.

Nilai-nilai positif dari para kaisar di Jepang inilah yang diterapkan pada pendidikan yang ada di negara tersebut. Dimana setiap individu harus mampu menjalin hubungan yang harmonis, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang di sekelilingnya, kesetiaan, dan kepatuhan kepada orang tua, suami, istri, sahabat, menjadi diri sendiri yang moderat dan sederhana, serta menuntut ilmu sedalam mungkin dan diimbangi dengan jiwa seni.

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II yaitu pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis Hak Asasi Manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berfikir, kebebasan akademik dimana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Maret 1947, Peraturan Pendidikan Nasional Jepang (School Education Law) menentapkan susunan pendidikan dasar pendidikan yang keseluruhannya terdiri atas 6-3-3-4. Yang artinya tahap-tahap pendidikan Jepang terdiri atas empat tahapan yang memiliki tujuan, visi, misi, yang khusus pada setiap jenjang tahapannya.

 2.2 Kurikulum Pendidikan di Jepang

1.    Seperti di Indonesia, kurikulum pendidikan Jepang disusun oleh sebuah komite khusus dibawah kontrol Kementerian Pendidikan (MEXT). Komisi Kurikulum terdiri dari wakil dari Teacher Union, praktisi (pakar pendidikan), wakil dari kalangan industri, dan wakil MEXT. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law (Kyouiku kihonhou), lalu menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri.

2.    Dalam menyusun draf kurikulum seringkali terjadi perdebatan panjang antara wakil-wakil persatuan guru dan wakil kementrian karena kepentingan politik.

3.    Kurikulum di level sekolah disusun dengan kontrol penuh dari The Board of Education di Tingkat Prefectur dan municipal (distrik).

4.    Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masamendatang.

5.    Pembaharuan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Hal-hal baru dimasukkan dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi. Pertimbangan dilakukan perubahan kurikulum adalah adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang khususnya dan dunia pada umumnya.

Berikut ini adalah perubahan kurikulum yang pernah dilakukan Jepang.

1.    Pada tahun 1955, kurikulum pendidikan setelah PDII disusun, kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling padat dan memuat pengetahuan yang paling banyak dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum berikutnya.

2.    Pada tahun 1967, kurikulum pendidikan Jepang menerima metode Investigative Learning, yang memuat materi pengajaran sedikit, hanya bagian-bagian yang sesuai dan memungkinkan dilakukannya kegiatan investigative yang termuat di dalam kurikulum ini.

3.    Tahun 1977 kurikulum diubah lagi. Kali ini menganut system pendidikan yang tidak membebani siswa. Dengan pengaruh ini semua siswa dites, berdasarkan hasil tes ini bagian dari kurikulum yang dianggap sulit dibuang, dengan demikian isi kurikulum berkurang lagi.

4.    Tahun 1988 terjadi perubahan pandangan pada kalangan pendidikan di Jepang. Pada saat ini kegiatan hands-on dianggap penting. Maka dalam kurikulum hanya topik-topik yang bisa dihands-on kan saja yang dimuat, bagian yang tidak memungkinkan kegiatan hands-on tidak dimuat di dalam kurikulum.

5.    Kurikulum yang dipakai sekarang ini merupakan kurikulum yang disusun pada tahun 1998. Dibandingkan dengan kurikulum lainnya, kurikulum ini merupakan yang paling sedikit dan paling ringan muatannya. Kurikulum ini mendapat kritikan dari kalangan pengusaha seperti Toyota dan Sharp. Mereka menganggap kurikulum yang ada tidak memberikan kesempatan belajar yang cukup bagi anak-anak berbakat. Anak-anak yang cemerlang dianggap tidak mendapat tantangan yang cukup dari kurikulum yang sekarang ini.

6.    Penerapan kurikulum 1998 membuat pemerintah harus berusaha keras untuk mengubah pola pikir guru-guru Jepang. Guru-guru di Jepang sejak jaman perang percaya bahwa pendidikan bersifat massal dan sama. Pendidikan yang menjurus kepada kekhasan tertentu atau menerapkan pola atau metode yang lain daripada yang lain dianggap salah. Guru-guru Jepang senantiasa percaya bahwa semua siswa harus memiliki prestasi yang sama, kedisiplinan yang sama dengan sistem pendidikan yang sama pula. Adanya kurikulum 1998 memberikan pengertian bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda dengan lainnya dan inilah yang harus dibina. Kurikulum yang baru bersifat fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk meramu kurikulum sendiri berdasarkan kondisi daerah, sekolah dan siswa yang mendaftar.

7.    Sebagai pengganti kurikulum 1998, pada tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai `Rainbow Plan.

8.    Hingga tahun 2007 ketujuh poin telah dilaksanakan secara simultan, walaupun di beberapa bagian masih ada yang diperdebatkan. Protes berasal dari kalangan guru, masyarakat dan pemerhati pendidikan. Salah satu bagian yang masih menjadi perdebatan adalah pendidikan moral berkaitan dengan nasionalisme, perlu tidaknya menceritakan sejarah perang kepada anak didik, perlu tidaknya menyanyikan lagu Kimigayo atau mengibarkan bendera hinomaru. Keunggulan Rainbow Plan ada pada point ke-4. Dengan point ini sekolah berupaya membuka diri kepada masyarakat dan orang tua. Program yang dapat dijalankan misalnya dengan program jugyou sanka (orang tua yang menghadiri kelas anak-anaknya), sougou teki jikan (integrated course) yang melibatkan masyarakat setempat, dan forum sekolah. Poin ke-5 sampai saat ini masih dibicarakan. Hal yang menjadi perdebatan adalah adanya `kyouin hyouka` yaitu sistem evaluasi guru yang dibebankan kepada The Board of Education dan sertifikasi mengajar melalui training atau pendidikan guru.

2.3   Reformasi Pendidikan di Jepang

Menurut Hara Kiyoharu (2007:3), reformasi pendidikan di Jepang telah berlangsung tiga kali yaitu, reformasi pada masa restorasi Meiji, reformasi sesudah PD II, dan reformasi menuju abad 2.

Reformasi pertama pada masa Meiji (1872-1890) membawa pendidikan di Jepang memasuki masa modern dengan diterapkannya sistem persekolahan yang terstruktur dan kesempatan luas bagi warganegara untuk mengakses pendidikan. Tetapi pendidikan pada masa ini masih terkotak-kotak antara pendidikan elitis dan pendidikan orang kebanyakan. Selanjutnya pada era Taishō (1912-1926) diperkenalkan pula pendidikan liberal yang dipengaruhi oleh paham liberalism yang berkembang di Amerika.

Tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai “Rainbow Plan”.  

 Sistem Pendidikan di Jepang dipegang tiga lembaga pengelolaan yaitu :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Swasta.

Dengan sistem admistrasi pendidikan dibangun atas empat tingkatan:

1. Sistem administrasi pusat
2. Sistem administrasi prefectural (Provinsi dan Kabupaten)
3. Sistem administrasi municipal (Kabupaten dan Kecamatan)
4. Sistem administrasi sekolah.

Masing-masing sistem administrasi tersebut memiliki tingkatan dan perananya dan kewenangannya masing-masing untuk saling mengisi dan berkerjasama dalam mengatur setiap sistem administrasi pada pendidikan Jepang. Di samping itu terjalin kohesi yang baik antara pemerintah, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua sehingga dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan berlangsung dengan baik.

Selain itu bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita dimana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum yaitu 6-3-3-4 artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, 3 tahun Sekolah Menengah Atas, 4 tahun Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan karena negara kita merupakan negara bekas jajahan Jepang sehingga sebagian sistem pendidikan negara Jepang masih diterapkan di negara kita dengan sedikit perubahan dimana negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan siswa sedangkan di negara Jepang lebih difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari dan penilaian ditentukan oleh guru/dosen kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan.

Perlu kita ketahui bahwa sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip:

1.    Legalisme: Pendidikan di Jepang tetap mengendepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

2.    Adminstrasi yang Demokratis: Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang di usahakan untuk bisa dijangkau sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu.

3.  Netralitas: Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang materil, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.

4.  Penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan: Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh.

5.  Desentralisasi:  Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada dinegara tersebut sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan sehingga dapat diikuti dengan baik.

Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu :

a.    Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh.

b.    Berusaha keras mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani.

c.    Mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran.

d.    Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya.

e.    Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja.

f.     Pengembangan sikap bertanggungjawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dnegan tingkat pendidikannya masing-masing.

g.    Meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia.

2.4  Struktur dan Jenis Pendidikan di Jepang

Secara umum tidak ada perbedaan antara struktur pendidikan di Jepang dengan di Indonesia yang terdiri atas Taman kanak-kanak, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal.Pendidikan Jepang terdiri atas sistem 6-3-3-4 dimana siswa wajib mengemban :

1.    6 tahun Sekolah Dasar (Shōgakkō)

2.    3 tahun Sekolah Menengah Pertama (Chūgakkō)

3.    3 tahun Sekolah Menengah Atas (Koutougakkou)

4.    4 tahun atau lebih untuk jenjang Perguruan Tinggi (Daigaku).

            Pembagian tingkat pendidikan Jepang memiliki persamaan dengan negara Indonesia dimana siswa harus melewati jenjang 9 tahun wajib bersekolah dan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Jepang juga menyediakan pendidikan lembaga Taman Kanak-kanak yang lebih ditekankan pada pendidikan terhadap pelatihan dan kebiasaan sehari-hari anak usia dini.

1.    Taman Kanak-Kanak (Youchien)

Tujuan TK tercantum dalam artikel no 77 UU Pendidikan Jepang. TK atau youchien bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini, memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk mencapai tujuan tersebut dijelaskan tata caranya:

a.    Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman dan menyenangkan.

b.    Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama.

c.    Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi.

d.    Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesamanya.

e.    Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.

Sekitar 63% anak-anak dijepang memulai pendidikan dengan Taman Kanak-kanak. Usia masuk taman kanak-kanan adalah 3-5 tahun. Pendidikan Taman kanak-kanak berada di bawah naungan kementrian pendidikan Jepang (MEXT). Kurikulum TK ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan cara musyawarah antar sekolah dan mempertimbangkan petunjuk pemerintah. Setiap taman kanak-kanak harus mengembangkan kurikulum yang cocok untuk tahap perkembangan anak-anak dan masyarakat setempat. Setiap kurikulum yang disusun harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku.

Berikut ini beberapa pedoman dalam menyusun kurikulum TK di jepang:

a.    Tujuan dan isi kurikulum harus mencerminkan tujuan pendidikan Taman kanak-kanak. Tujuan pendidikan taman kanak-kanak adalah mengajarkan kebiasaan dan sikap dasar sehat, membantu anak-anak belajar untuk mencintai dan mempercayai orang, mengembangkan kemandirian, kerjasama, dan sikap moral yang baik, mengembangkan sikap ketertarikan terhadap alam dan lingkungan mereka, mengembangkan keterampilan mendengar dan berbicara, dan pemahaman bahasa, serta memupuk kepekaan dan kreativitas melalui berbagai pengalaman.

b.    Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan masa lalu anak dan  masa depan yang akan dibangun.

c.    Kurikulum harus dirancang dengan pandangan jangka panjang dari anak-anak masuk sampai menyelesaikan pendidikan TK. Hal ini bertujuan memberikan kenangan yang indah kepada anak selama mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak. Jumlah minimum belajar dalam satu tahun adalah sembilan puluh minggu kecuali dalam keadaan khusus.

d.    Jumlah standar belajar di TK adalah empat jam perhari.

Pendidikan Taman kanak-kanak di jepang dilaksanakan oleh pemerintah (TK Negeri) maupun oleh TK swasta. Persamaan dan perbedaan pola pendidilan TK negeri dan swata adalah: Syarat masuk TK Tinggal di lingkungan TK, berusia 3-5 tahun Berusia 3-5 tahun. Waktu belajar Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Libur pada hari sabtu dan minggu. Tergantung dari TK yang bersangkutan. Pendaftaran Dari bulan oktober sampai pertengahan November Dari bulan oktober sampai pertengahan November. Biaya Biaya masuk dan perawatan pendidikan Biaya ujian, biaya masuk, perawatan pendidikan dan sumbangan pendidikan

2.    Sekolah Dasar (Shōgakkō)

Pendidikan 9 tahun dari SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa yang ada di Jepang dimana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian, watak, dan prilaku. Sehingga pemerintah Jepang sengaja membebaskan biaya pendidikan untuk tingakat SD hingga SMP. Pendidikan wajib di Jepang diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. Setiap tanggal 1 April Sekolah Dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat Sekolah Dasar.

Pada Sekolah Dasar, murid-murid akan diajarkan bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains, aritmatik, homemaking, dan sosial. Pada pelajaran mengenai ilmu sosial murid-murid Sekolah Dasar ini diberikan pendidikan moral, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dll. Pada Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang guru kelas yang menguasai seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswanya.

Jepang menerapkan wajib belajar sembilan tahun. Rentang usia pendidikan dasar 6 sampai 15 tahun. Seperti halnya di Indonesia wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Lain dengan Indoneia wajib belajar sembilan tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Sekolah Dasar di Jepang 97% adalah sekolah negeri. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah seperti biaya masuk, biaya pengajaran dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang lengkap. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya seperti perlengkapan sekolah, makan siang dan biaya piknik.

Usia awal masuk sekolah dasar adalah 6 tahun, dengan lama pendidikan di sekolah dasar 6 tahun. Kelas di Jepang akan ditentukan berdasarkan usia anak per bulan April. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.15 sampai dengan 15.00 dan tidak boleh diantar maupun dijemput oleh orang tua. Tidak seperti di Indonesia, anak-anak tidak memakai seragam ke sekolah. Pakaian anak-anak Jepang ke Sekolah Dasar adalah bebas.

Tujuan pendidikan dasar di Jepang adalah menyempurnakan karakter, karena itu pendidikan Jepang menekankan pada etika, seni, olahraga, dan pengetahuan umum. Pelajaran umum yang diberikan juga tidak mengacu kepada kurikulum, namun disesuaikan dengan kondisilingkungan dan anak. Pengetahuan umum di sekolah Jepang antara lain pelajaran menanam padi, koperasi atau pelajaran koordinasi, dan seni. Pendidikan di sekolah dasar (SD) lebih menitikberatkan pada pengembangan mental. Karena itu, pelajaran yang diberikan adalah ketrampilan, sosial (bersosialisasi dengan teman), rumah tangga, bahasa nasional, pelajaran berhitung, pengetahuan alam (mengenal alam dan lingkungan), seni, olahraga, dan lompat tali.

Guru Sekolah Dasar di Jepang memiliki tingkat pendidikan sarjana dan memiliki sertifikat mengajar kelas satu. Setelah mendapatkan sertifikat mengajar, hambatan bagi seorang guru di sekolah umum adalah lulus ujian yang ditetapkan oleh prefektur agar menjadi seorang guru. Setelah lulus dari ujian ini maka guru dapat bekerja di semua sekolah di prefektur. Namun, lisensi ini hanya berlaku untuk satu tahun dan selanjutnya harus mengikuti ujian lagi.

3.    Sekolah Menengah Pertama (Chūgakkō)

Murid SMP diajarkan pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa asing, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahtraan keluarga, homemaking. Semua pelajaran tersebut diberikan pada hari-hari berbeda dalam seminggu tanpa ada pengulangan mata pelajaran yang sama dalam seminggu. Pada pelajaran mengenai ilmu sosial murid-murid SMP juga diberikan pendidikan moral, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dll. Setiap mata pelajaran di kelas dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Untuk pendidikan wajib (SD dan SMP) tidak dikenakan biaya apapun terkecuali untuk biaya makan siang, kunjungan lapangan, tamasya, dan alat tulis menjadi tanggungan orang tua murid masing-masing.

Pada pendidikan wajib Jepang memiliki prosedur yang sama dengan negara Indonesia dimana siswa harus melewati jenjang secara bertahap, murid tidak diperbolehkan mengambil jenjang keatas sebelum tuntas pelajaran, murid bisa tinggal kelas apabila tidak memenuhi nilai-nilai yang layak atau dianggap belum mampu menguasai ilmu-ilmu yang diberikan guru kelas.

Pendidikan menengah di Jepang terdiri dari dua level yaitu SMP dan SMA. SMP merupakan wajib belajar. Seperti halnya di SD, SMP-SMP jepang 97% merupakan sekolah negeri dan hanya 3% saja yang dikelola oleh swasta. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta biasanya memiliki ciri khas seperti keagamaan. Guru di sekolah Menengah Pertama mempunyai pendidikan sarjana dengan sertifikat kelas dua. Seperti halnya di sekolah dasar sertifikat hanya berlaku selama satu tahun selebihnya harus mengikuti ujian kembali.

Sejalan dengan pendidikan di Sekolah Dasar pendidikan di SMP bertujuan menitik beratkan pada pendidikan mental dengan tingkatan yang lebih tinggi. Pada level ini siswa diberikan pembelajaran vokasional dan bahasa. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan bersifat ”efektif” dan yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Beberapa mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Menengah Pertama adalah bahasa nasional, sosial,
etika, bahasa Inggris, pengetahuan alam, olahraga, menulis, lompat tali, seni, koperasi, renang, dan lari jarak jauh.

Pemerintah jepang sangat peduli dengan wajib belajar sembilan tahun. Usaha pemerintah jepang agar seluruh anak di jepang dapat bersekolah sampai SMP tidak memandang apakah anak tersebut warga negara jepang maupun warga negara asing yang sedang berada di Jepang. Secara otomatis kantor kelurahan akan memanggil orang tua yang memiliki anak dalam usia wajib belajar.

Berikut ini adalah proses yang harus dilakukan oleh warga asing jika mempunyai anak wajib belajar:

Ø  Menentukan alamat tempat tinggal.

Ø  Mendaftarkan kependudukan warga negara asing.

Ø  Menerima kartu kependudukan warga negara asing.

Ø  Mendaftarkan untuk masuk sekolah pada kantor kelurahan setempat.

Ø  Menerima surat ijin masuk sekolah dari departemen pendidikan kelurahan setempat.

4.    Sekolah Menengah Atas (Koutougakkou)

Untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA setiap calon siswa harus mengikuti ujian saringan masuk pada SMA tujuan masing-masing. Tamatan SMP dapat melanjutkan ke SMA dengan mengikuti seleksi yang diadakan oleh masing-masing sekolah. Hampir 90% tamatan Sekolah Menengah Pertama di Jepang melanjutkan ke SMA. Karena ujian tersebut dikatakan cukup sulit makan setiap calon siswa yang akan mengikuti ujian saringan masuk disarankan untuk mengikuti bimbingan belajar di sebuah lembaga khusus seperti di juku atau yobiko untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa pada tes saringan masuk menuju jenjang SMA.

Ada tiga jenis SMA di Jepang yaitu sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah pusat, sekolah negeri yang diatur pemerintah propinsi dan sekolah swasta yang diatur oleh lembaga hukum swasta. Biaya pendidikan untuk tingkat SMA ditanggung oleh masing-masing individu karena pendidikan di SMA tidak termasuk pendidikan dasar. Kualifilasi guru SMA di jepang adalah berpendidikan Magister dengan sertifikat mengajar kelas satu, sedangkan guru yang berpendidikan Doktor mempunyai sertifikat kelas dua.
Kurikulum di SMA diatur oleh masing-masing sekolah dengan mengikuti aturan pemerintah. Kebebasan untuk meramu kurikulum di masing-masing sekolah sangat terbatas namun memungkinkan tiap daerah dan sekolah mempunyai ciri khas tersendiri.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membuat kurikulum untuk SMA adalah menetapkan tujuan sekolah, mempelajari standar kurikulum dan korelasinya dengan tujuan sekolah, menyusun mata pelajaran wajib dan pilihan serta mengalokasikan hari efektif sekolah dan jam belajar. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jepang, bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Olahraga, Keterampilan dan Kesenian, IPA, Mata pelajaran terpadu serta Home room. Tiap sekolah memiliki kebebasan meramu pelajaran pilihan khususnya untuk kelas 2 dan 3 dengan jumlah kredit rata-rata adalah 30 untuk setiap jenjang. 

Berikut ini adalah contoh kurikulum yang diterapkan di SMA Nakamura sebuah SMA Negeri dan favorit di Jepang. SMA Nakamura adalah SMA yang menganut sistem mata pelajaran waktu penuh dengan hari belajar dari Senin sampai Jumat. Tujuan sekolah adalah untuk mengarahkan lulusannya melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Seperti halnya SMA lainnya di Jepang, jam pelajaran pertama dimulai pada pukul 8:45 dan berakhir pada pkl 15.15. Terdapat 31 jam pelajaran selama 5 hari belajar yaitu 6 jam setiap harinya kecuali hari Rabu. Waktu belajar mengajar setiap jam belajarnya adalah 50 menit. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi: Bahasa Jepang, Geografi/ Sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan, matematika, Pendidikan Jasmani dan OR, Pendidikan Seni, Bahasa Asing (Bahasa Inggris), Pendidkan Kesejahteraan Keluarga, dan Mata pelajaran terpadu. Ujian diadakan sebanyak 5 kali yaitu pada bulan Mei, Juli, Oktober, Desember dan Februari. Tahun ajaran baru dimulai pada bulan April dan diakhiri bulan pertengahan Juli. Salah satu ciri khas SMA Nakamura adalah Reading Session yang diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2. Pada kegiatan ini masing-masing kelas dianjurkan untuk memilih satu buku yang akan didiskusikan bersama dalam kelas. Tujuan kegitan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang luas dan saling pengertian antar siswa dalam mengeluarkan pendapat.

 Pendidikan tingkat ini terbagi atas 3 jenis kelas :

A.   Full Time

 Berlangsung selama 3 tahun penuh, sesuai dengan Sekolah Menengah Atas pada umumnya dan rata-rata siswa Jepang memilih pendidikan Full Time seperti ini. Siswa dituntut harus mengikuti 80 kredit mata pelajaran, siswa kelas satu harus mengikuti mata pelajaran wajib, sedangkan untuk siswa kelas dua dan tiga diperbolehkan memilih 4 mata pelajaran wajib ditambah 14 kredit mata pelajaran sesuai dengan kebutuhannya pada perencanaan karier masa depannya.

B.   Part Time

 Pendidikan ini diberikan pada waktu malam hari disesuaikan dengan waktu yang dimiliki mahasiswa yang mengikuti kerja part time dan dianggap setara dengan Diploma dan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Jenis pendidikan ini hanya berlaku di universitas pada kelas-kelas karyawan seperti di Indonesia. Part Time pada pendidikan Jepang terbagi menjadi dua kelas yaitu:

1.    Daytime Part Time Course : Siswa dinyatakan lulus apabila telah mengambil mata kuliah sebanyak 74 kredit. Dalam menempuh pendidikan tersebut siswa dapat menghabiskan waktu selama empat hingga 6 tahun dibangku sekolah, mata pelajaran yang ditawarkan berupa mata pelajaran berupa pilihan dengan sistem belajar menyerupai pola pembelajaran di universitas dimana siswa tersebut menentukan sendiri mata pelajaran yang akan diambil pada setiap semesternya. Sehingga jenis pendidikan ini dapat dikatakan setara dengan Diploma.

2.    Evening Part Time Course : Siswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh 74 kredit mata pelajaran sama seperti pendidikan Daytime Part Time Course dengan lama waktu pendidikan sekitar tiga hingga 4 tahun. Jenis pendidikan ini diperuntukan bagi siswa yang bekerja pada siang hari sehingga siswa dapat mengambil kelas pada waktu sore ataupun malam disesuaikan dengan waktu kerjanya.

C.   Correspondence

 Jenis pendidikan ini merupakan kombinasi antara Full Time dan Part Time dengan menawarkan cara pembelajaran yang khas yaitu siswa tidak perlu setiap hari menghadiri pelajaran dikelas dan cukup hadir tiga kali dalam satu bulan dengan kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 74 kredit, course ini juga diperuntukan bagi siswa yang hanya ingin sekedar belajar dan meningkatkan pengetahuan tanpa berniat untuk mendapatkan ijazah atau kelulusan. Rata-rata yang mengambil course ini siswa-siswa yang berusia sekitar 15-30 tahun.

 Tugas siswa pada course ini lebih ditingkatkan pada pembelajaran sendiri dirumah. Siswa diberikan tugas-tugas yang diselesaikan dirumah berdasarkan buku panduan, dengan tetap mengikuti ujian pada tiap-tiap semester. Tugas membuat laporan menentukan nilai siswa tersebut dan tugas dikirimkan melalui pos ke sekolah dan guru akan segera menilai hasil pekerjaan yang dibuat oleh siswa-siswanya. Setelah pemeriksaan guru akan mengirim balik hasil tugas tersebut disertai dengan penilaian. Untuk mendaftar pada jenis pendidikan ini setiap calon siswa harus mengikuti tes.

Jurusan pada SMA di Jepang dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Semua jursan tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut.

5.    Pendidikan Tinggi (Daigaku)

Ada tiga jenis pendidikan pada Perguruan Tinggi Jepang :

A. Universitas

Pada universitas terdapat pendidikan untuk menempuh gelar sarjana S1 bergelar Bachelor’s Degree ditempuh selama 4 tahun (untuk mahasiswa kedokteran dan dokter gigi menempuh pendidikan selama 6 tahun) dan Pascasarjana S2 Master’s Degree ditempuh selama 2 tahun dan S3 Doctor’s Degree ditempuh selama 5 tahun.

B.Junior College

Membutuhkan waktu sekitar tiga hingga 4 tahun masa pendidikan bagi para lulusan SMA. Junior College cukup memenuhi setengah dari kredit yang harus ditempuh Bachelor’s Degree. Calon-calon mahasiswa Universitas dan Junior College dipilih berdasarkan hasil ujian serta prestasi calon-calon mahasiswa ketika berada di SMA. Untuk universitas negri calon-calon mahasiswa dipilih berdasarkan dua tahap penyeleksian yaitu tes gabungan kecakapan dan ujian masuk universitas sebagai tahap akhir penyeleksian.

C.Technical College

Dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Technical College menghasilkan lulusan-lulusan tenaga teknisi. Bagi mahasiswa asing disajikan lima jenis pemilihan pendidikan yaitu:

1)    Program Sarjana : Ditempuh selama 4 tahun seperti pendidikan pada universitas reguler umumnya sedangkan jurusan kedokteran harus menempuh pendidikan selama 6 tahun.

2)    Pascasarjana : Terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti (mahasiswa yang diizinkan selama satu semester ataupun 1 tahun melakukan penelitian tanpa memperoleh gelar), Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit mata kuliah.

3)    Diploma : Menempuh pendidikan selama 2 tahun. 60% dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

4)    Special Training Academy : Merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan bidang-bidang khusus seperti ketrampilan dalam membuka usaha dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan lama pendidikan 1-3 tahun.

5)    Sekolah Kejuruan : Program khusus bagi tamatan SMP dengan masa pendidikan 5 tahun dengan tujuan menghasilkan teknisi-teknisi yang handal dan mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman.

6.    Pendidikan non formal

Pendidikan non formal di Jepang dikenal sebagai pendidikan sosial. Banyak tersedia untuk pendidikan non formal seperti pendidikan untuk remaja, usia lanjut, atau hobi seperti surat menyurat. Kegiatan pendidikan non formal di Jepang rata-rata dilaksanaan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga persuratkabaran, lembaga penyiaran, toko-toko, perusahaan dan lain-lain

7.    Anggaran Pendidikan

Berikut ini adalah contoh anggaran pendidikan Jepang tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, Budaya dan Teknologi Jepang (MEXT). Pada tahun 1997 anggaran pendididkan Jepang adalah sebesar 5,270.5 billion yen. Berikut adalah alokasi anggaran yang diterbitkan oleh MEXT MEXT’s General Budget for FY2007 graph. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan compulsory education (wajib belajar), yaitu untuk pembayaran SPP siswa yaitu 31.6% dari total anggaran. Pengeluaran terbesar kedua adalah untuk manajemen pendidikan tinggi yang beralih status dari universitas negeri menjadi “koujinka” (Corporation Law), semacam BHMN di Indonesia. Dana untuk kegiatan ini sebesar 22.9% dari total anggaran. Perubahan status universitas di Jepang adalah sebagai langkah privatisasi instansi negara yang sudah dimulai sejak masa PM Koizumi. Anggaran terbesar ketiga adalah untuk pengembangan sains dan teknologi (16%). Di SMP dan SMA Jepang, 2 tahun yang lalu telah diperkenalkan program Super Science, berupa peningkatan value materi sains, dan penambahan perlengkapan eksperimen di sekolah. Sebagian besar dana disalurkan untuk penelitian sains di universitas. Anggaran selanjutnya adalah untuk membantu sekolah atau universitas swasta, sebesar 8.6% dari total anggaran. Dari dana ini bagian terbesar diberikan kepada universitas swasta. Sekolah-sekolah swasta di Jepang mendapat bantuan dana dari MEXT dan juga pemerintah daerah setempat, tergantung kepada tingkat keperluan. Anggaran selanjutnya adalah untuk life long learning education contohnya olahraga dan anggaran untuk mahasiswa asing. Tahun ini beasiswa yang dikeluarkan oleh MEXT untuk mahasiswa asing sebesar 175,000 yen per kepala, yang ada rencana akan diturunkan menjadi 160,000 yen per Oktober tahun ini.

Anggaran lainnya adalah untuk kebijakan energi berupa penggunaan peralatan listrik yang diperlukan saat musim panas (AC) atau heater (saat musim panas), penggunaan listrik dan air. Dana untuk keperluan ini sebesar 4.2% total anggara, lalu 2.3% anggaran dipakai untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak Jepang, 2% untuk pemeliharaan fasilitas sekolah negeri, 1.9% untuk kegiatan budaya, 1% untuk grant pemeliharaan fasilitas universitas negeri, dan 0.8% untuk pemesanan dan pembelian buku pelajaran.

8.    Permasalahan Pendidikan Jepang

Permasalah pertama yang masih dimiliki Jepang saat ini adalah banyaknya guru SMA yang tidak mengajarkan secara lengkap mata pelajaran ke siswanya yang mempengaruhi kelulusan mereka. Tiga mata pelajaran yang disoroti adalah sejarah dunia (”sekai-shi”), sejarah nasional (”nihon-shi”) dan geografi (”chiri”). Tercatat lebih dari 60 SMA di 11 propinsi di Jepang yang tidak mengajarkan sejarah dunia (”sekai-shi”), padahal ini mata pelajaran wajib. Menurut aturan Monbukagakusho, sekai-shi adalah mata pelajaran wajib SMA yang harus diikuti siswa. Sedangkan geografi (”chiri”) dan sejarah nasional Jepang (”nihon-shi”) adalah mata pelajaran pilihan tetapi siswa harus mengikuti satu diantara keduanya. Alasan yang dikemukan oleh pihak sekolah adalah menyajikan mata pelajaran yang sesuai dengan yang diujikan saat masuk ke perguruan tinggi. Banyaknya siswa yang masuk keperguruan tinggi mengangkat nama baik sekolah sehinggga banyak sekolah yang berkosentrasi pada mata pelajran yang diujiankan pada saat masuk perguruan tinggi.

Permasalahan yang kedua adalah para siswa yang terbebani tugas berat. Apabila dilihat lebih jauh ternyata sistem pendidikan Jepang jika dilihat dengan kacamata teori pendidikan barat bisa dikategorikan sebagai suatu sistem pendidikan tradisional. Pemerintah pusat memegang kontrol pendidikan, termasuk menentukan kurikulum yang berlaku secara nasional baik bagi sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pengajaran menekankan hafalan dan daya ingat untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan. Materi pelajaran diarahkan agar murid bisa lulus ujian akhir atau test masuk ke sekolah lebih tinggi, tidak mengembangkan daya kritis dan kemandirian murid. Semua murid diperlakukan sama, tidak ada treatment khusus untuk murid yang tertinggal. Sekolah menekankan pada diri murid sikap hormat dan patuh kepada guru dan sekolah. Dengan singkat sistem pendidikan Jepang dapat dikatakan suatu sistem pendidikan yang “kaku, seragam dan tiada pilihan bagi anak didik”. Meskipun anak didik di Jepang memiliki prestasi lebih tinggi dari pada prestasi anak Amerika, namun hal itu dicapai dengan pengorbanan yang tidak ringan. Antara lain murid-murid di Jepang tidak bisa “menikmati” enaknya sekolah. Sebab dari waktu ke waktu anak didik di Jepang dikejar-kejar oleh pekerjaan rumah, ulangan dan ujian. Hasilnya murid-murid Amerika lebih independent dan innovative dalam berfikir.

Dibalik sistem pendidikan di Jepang yang kaku dan seragam tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama penegakkan disiplin patuh terhadap guru dan sekolah menyebabkan anak didik di Jepang secara menggunakan waktu sekolah lebih besar dari pada anak-anak sekolah di Amerika Serikat. Kedua, sistem pendidikan di Jepang telah berhasil melibatkan orang tua anak didik dalam pendidikan anak-anaknya. lbu, khususnya senantiasa memperhatikan, memberikan pengawasan dan bantuan belajar kepada anak-anaknya. Ketiga, di luar sekolah berkembang kursus-kursus yang membantu anak didik untuk mempersiapkan ujian atau mendalami mata pelajaran yang dirasa kurang. Keempat, status guru dihargai dan gaji guru relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan pekerjaan guru mempunyai daya tarik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembahasan di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Beberapa faktor yang mendukung berhasilnya Jepang merombak masyarakat melalui pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama perhatian pada pendidikan datang dari berbagai pihak. Kedua, sekolah Jepang tidak mahal. Ketiga, Jepag tidak ada diskriminasi terhadap sekolah. Keempat, kurikulum sekolah Jepang amt berat. Kelima, sekolah sebagai unit produksi. Keenam, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan. Ketujuh, guru Jepang penuh dedikasi. Kedelapan, guru Jepang merasa wajib memberi pendidikan manusia seutuhnya. Kesembilan, guru Jepang bersikap adil.

Di samping itu, pengaruh pendidikan terhadap anak dan masyarakat telah membuat pendidikan Jepang mempunyai potensi yang luar biasa dalam berbagai hal.                      

DAFTAR PUSTAKA

m.kompasiana.com/nipponia/bagaimana pendidikan Anak SD di

Jepang.

ft-unm.net > medtek > Jurnal_Medtek_V_potret pendidikan dijepang                                                             sebagai konsep pencerahan pendidikan di Indonesia.